Menjadi seorang guru merupakan panggilan nurani untuk turut ambil bagian dalam membangun negeri dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal itu pula yang dilakukan Siti Nurma Nugraha, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang mengabdi sebagai tenaga pendidik di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

Sejak 2010, Siti Nurma telah mengabdikan diri sebagai seorang guru. Awalnya, ia mengajar di SMPN 16 Kota Bogor. Setelah 16 tahun mengajar, Nurma kemudian mendapat penugasan dari Disdik Kota Bogor, atas izin Wali Kota Bogor, untuk mengikuti seleksi kepala sekolah yang nantinya ditempatkan di Sekolah Rakyat.

"Kemudian saya ikut seleksi kepala Sekolah Rakyat, karena Kementerian Sosial saat itu melalui Kemendikdasmen meminta pemerintah daerah untuk merekomendasikan guru-guru yang berprestasi untuk bisa diikutkan dalam seleksi kepala Sekolah Rakyat. Saya ikutlah atas perintah Disdik. Jadi bukan pengajuan sendiri. Atas perintah Disdik saya ikut seleksi, tiba-tiba hasil seleksi Alhamdulillah saya lolos," ungkap Nurma saat ditemui di SR 3 Kemang, Senin (2/11/2026).

Saat ini, Nurma menjabat sebagai Kepala Sekolah SR 3, sekolah rintisan gratis dari Kementerian Sosial bagi anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera dalam kategori desil 1 dan desil 2.

Ia mengaku sangat bersemangat mendapat kesempatan menjadi kepala sekolah di lingkungan Sekolah Rakyat yang merupakan program berskala nasional. Namun, ke depan, ia juga berharap dapat turut memajukan pendidikan di Sekolah Rakyat Kota Bogor yang saat ini masih dalam tahap pembangunan di kawasan Rancamaya.

"Saat ini saya di sini. Nah, nanti berarti penugasannya dari Pak Wali adalah selama beberapa waktu saya ditugaskan menjadi kepala sekolah rakyat di Kementerian Sosial, dipinjamkan lah gitu," ujarnya.

SR 3 saat ini menampung 100 pelajar tingkat SMP dan SMA. Sekolah Rakyat rintisan ini, lanjut Nurma, difasilitasi oleh berbagai kementerian. Sementara itu, pemerintah daerah turut membantu proses penjangkauan calon siswa.

Standar penyelenggaraan dan kurikulum sekolah telah ditentukan oleh kementerian. Setiap anak dibiasakan bangun pukul 03.30 WIB hingga pukul 04.00 WIB. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan bersih-bersih, beribadah, senam, sarapan, hingga mengikuti pembelajaran di sekolah.

"Jadi untuk pelaksanaan kita semua seragam. Kalau untuk Sekolah Rakyat, kita diseragamkan, karena memang harus mengikuti SOP yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Jadi biar tidak ada yang kurang dari standar. Semuanya sama," jelasnya.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SR 3 dimulai pada 14 Agustus lalu, kemudian dilanjutkan dengan program matrikulasi. Program tersebut menjadi salah satu hal yang membedakan Sekolah Rakyat dengan sekolah reguler lainnya.

"Karena memang input yang masuk itu bervariasi, termasuk usia juga bervariasi. Kayak di SMP ada yang usianya memang usia SMP 13-14 tahun, tapi ada juga yang usia 17-18 tahun, karena memang pernah putus sekolah, ada yang tidak lanjut. Jadi untuk menyiapkan mental dan segala macamnya ada program matrikulasi untuk menyeragamkan. Sehingga anak-anak ini juga termotivasi dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi," ungkapnya.

Kurikulum Multi Exit Multi Entry juga membagi pembelajaran ke dalam beberapa penjurusan. Hal ini sejalan dengan prinsip Sekolah Rakyat yang mengedepankan edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan.

"Jadi memang anak itu dari awal masuk sudah mulai kita diagnosa arahnya ke mana, potensinya apa. Nah, itu yang kita kembangkan," ujarnya.

Ia pun berharap para pelajar SR 3 kelak tumbuh menjadi sumber daya manusia unggul yang mampu berkontribusi bagi terwujudnya Indonesia Emas, khususnya mereka yang berasal dari Bogor.