Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan bahwa bidang kehumasan di setiap perangkat daerah harus aktif berinteraksi di media sosial, terutama dalam menjawab pertanyaan masyarakat.

Para humas yang juga menjadi juru bicara (jubir) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diharapkan mampu menjadi sumber informasi tambahan bagi warga melalui media sosial.

Hal itu ditegaskan Jenal Mutaqin dalam kegiatan KOPDAR Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Jubir Digital Kota Bogor di Balai Kota Bogor, Senin (12/10/2026).

“Ada orang bertanya (di medsos), lalu kita tinggalkan, itu bukan komunikasi. Komunikasi bukan hanya menjadi definisi di media sosial, namun menjadi kebutuhan publik,” jelas Jenal Mutaqin.

Menurutnya, harapan warga bergantung pada keaktifan para jubir digital dalam berinteraksi dengan masyarakat, termasuk dengan menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan berdasarkan data yang akurat.

“Sehingga warga yakin bahwa yang dikomentari itu adalah manusia, bukan robot. Buat senatural mungkin,” ucapnya.

KOPDAR ini bertujuan menjadi forum koordinasi, komunikasi, dan penguatan kapasitas bagi 
PPID serta pengelola media sosial perangkat daerah. Kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat sinergi dalam pengelolaan informasi publik dan penyelenggaraan komunikasi pemerintah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Ana Ismawati, menambahkan bahwa para jubir digital Pemkot Bogor kembali mendapatkan pelatihan dan pemahaman, terutama terkait peran PPID dan pengelola media sosial perangkat daerah.

“Mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik dan komunikasi pemerintah di era transformasi digital,” kata Ana.

Ana menambahkan, KOPDAR ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara PPID dan pengelola media sosial perangkat daerah dalam penyediaan, verifikasi, serta penyebarluasan informasi publik yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan ini juga mendorong penyusunan langkah tindak lanjut di setiap perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik dan pemanfaatan media sosial pemerintah.

“Dan yang paling penting, membangun komitmen perangkat daerah untuk meningkatkan responsivitas komunikasi publik melalui kanal digital sesuai tugas dan kewenangannya,” tutupnya.