Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mencari solusi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan melalui alternatif pembiayaan atau creative financing.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, pada Musyawarah Cabang (Muscab) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Bogor di IPB International Convention Center, Kamis (15/10/2026).

Dedie Rachim mengatakan, sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Bogor tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga melibatkan kontribusi pihak swasta, tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan insentif pemerintah pusat.

"Nah, yang akan segera kita laksanakan adalah, salah satunya, pembangunan off-ramp Ciawi 2 yang sama sekali tidak menggunakan APBD. Ini merupakan sambungan jalan tol Bocimi yang keluar di Rancamaya. Alhamdulillah, kita mendapatkan CSR atau bantuan tanggung jawab korporasi," ujarnya.

Selain itu, pada tahun ini Kota Bogor juga memiliki dua proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), yakni Bogor Raya I di Galuga dan Bogor Raya II di Kayumanis, yang dibangun tanpa menggunakan APBD.
Dalam proyek tersebut, Pemkot Bogor memberikan dukungan melalui APBD untuk pembangunan akses jalan dan pematangan lahan.

"Kemudian, ada beberapa proyek yang memang tidak harus melalui APBD dan sedang kami upayakan, terutama melalui kontribusi para pengembang yang ada di wilayah Kota Bogor. Salah satunya yang sedang diusulkan adalah bundaran di jalan masuk Bogor Summarecon, ke arah Kota Bogor. Kami juga mendapatkan komitmen kontribusi dari pengembang. Jadi, kalau ke Summarecon ada bundaran, insyaallah nanti kalau ke Kota Bogor ada bundaran juga. Kita tidak menggunakan APBD, tetapi kontribusi dari pihak ketiga," ucapnya.

Selain itu, sejumlah kegiatan konstruksi yang tidak menggunakan APBD juga dilaksanakan melalui kombinasi pembiayaan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumkim) dengan kontribusi pihak ketiga. Kegiatan tersebut meliputi penataan kawasan Pasar Anyar, Pasar Kebon Kembang, Jalan Dewi Sartika, Jalan Nyi Raja Permas, hingga Jalan MA Salmun.

"Termasuk pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO). Pembiayaannya tidak langsung dari APBD, tetapi dari insentif daerah yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kota Bogor terus berupaya mencari solusi alternatif pembiayaan dari pihak ketiga. Kami kemudian mendapatkan insentif tersebut dan mengalokasikannya untuk pembangunan JPO MA Salmun. Selanjutnya, kami juga akan membangun hanggar dan menata PKL di sepanjang Jalan MA Salmun, Jalan Dewi Sartika, serta Jalan Nyi Raja Permas," ungkapnya.

Dedie Rachim menegaskan, Pemkot Bogor akan terus mengupayakan berbagai alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan ke depan. Menurutnya, jika hanya mengandalkan APBD, berbagai kebutuhan pembangunan di Kota Bogor akan sulit direalisasikan secara optimal.

Sementara itu, Ketua BPC Gapensi Kota Bogor, Irwan M. Nur, berharap Muscab tersebut dapat menghasilkan kepengurusan yang mampu memperkuat kerja sama dengan Pemkot Bogor sekaligus mendorong para anggota menjalankan usaha secara profesional.

Menurutnya, sinergi antara Gapensi, Pemkot Bogor, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) perlu terus diperkuat agar pengusaha dan tenaga kerja lokal dapat berperan lebih optimal dalam pembangunan daerah.

"Gapensi Kota Bogor berkomitmen mendukung arah kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata ruang kota yang modern dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan identitas budaya," ujarnya.